Sungguh sangat menyedihkan keadaan dunia saat ini, tidak hanya Palestina dengan Jalur Gazanya dan Irak dengan Fallujahnya yang mengalami krisis kemanusiaan tetapi di beberapa negara tak terkecuali Indonesia juga sedang mengalami krisis kemanusiaan. Dunia memang lagi bergejolak, mulai dari perang yang dipelopori AS dengan alasan memerangi terorisme, sistem moneter sedang tidak stabil bahkan mengarah ke krisis itu juga dipelopori AS, sampai dengan bahan-bahan pangan yang langka. Dari ketiga problem tersebut suka tidak suka Indonesia terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan harga BBM dan komoditas pangan naik dengan luar biasa. Dengan harga-harga komoditas pangan dan BBM yang naik begitu tajam, dan daya beli masyarakat semakin rendah sehingga dapat menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan. Para rakyat semakin menjerit, kelaparan meluas, pengangguran bertambah, kemiskinan meningkat dan pertumbuhan ekonomi riil anjlok. Suatu permasalahan jika itu menyangkut perut, maka bisa berakibat multiple effect yaitu jika orang sudah lapar maka untuk bisa makan mereka akan melakukan apa saja sehingga dapat meningkatkan kriminalitas, dengan meningkatnya kriminalitas itu artinya tidak ada rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan investor asing di Indonesia sehingga bisa menyebabkan Investor enggan menanam modalnya di Indonesia, dan jika para investor enggan maka kemiskinan akan nyata di depan mata, dan begitu seterusnya sampai generasi bangsa terdegradasi.
Jika kita melihat keadaan pangan sekarang sungguh sangat menyedihkan, Indonesia sebagai salah satu negara tersubur gagal total dalam program pangan, tidak ada program jangka panjang yang konkrit dan jelas mulai dari Presiden Habibie sampai sekarang. Pemerintah tampaknya menganggap masalah krisis pangan ini hanya lewat saja dan masyarakat hanya dihimbau bersabar. Masyarakat Indonesia sudah menjerit, mungkin juga sudah banyak yang meninggal karena krisis ini tetapi pemerintah hanya mengeluarkan satu kebijakan yaitu dihilangkannya bea impor kedelai bahkan KADIN merekomendasi jangan hanya kedelai yang bebas bea impor tetapi juga seluruh komoditas pangan karena menurut mereka hanya itulah jalan satu-satunya untuk keluar dari krisis dalam jangka pendek. Dari kasus impor beras sampai kasus pangan saat ini didalam pemerintah sendiri ada sesuatu yang saling merusak kebijakan satu dengan kebijakan yang lain, dalam hal ini adalah Departemen Perdagangan dengan Departemen Pertanian, dapat dilihat bahwa tidak ada koordinasi dan kerjasama yang kuat dan bersinergis antara dua departemen tersebut, dimana satu pihak ingin mengimpor dan di lain pihak ingin memberdayakan masyarakat. Aneh, tapi itulah kenyataannya. Keadaan Indonesia saat ini yang bangga dengan reformasi dan demokrasinya sungguh sangat tertekan, pihak asing sudah menjadi raja di negara ini, sumber daya alam yang terus dikuras, kebijakan yang selalu didikte, dan selalu diremehkan oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia.
Kebijakan reformasi yang menjadikan daerah menjadi mandiri 100% dengan otonomi daerahnya menimbulkan efek yang cukup fatal. Dengan hampir 90% masyarakat kita itu bergerak di bidang UMKM termasuk didalamnya adalah menjadi petani dan pedagang seharusnya pemerintah pusat maupun daerah dapat memproteksi dan memberikan insentif pada kedua sektor tersebut. Tetapi pada kenyataannya pemerintah selalu menganakemaskan sektor moneter dan para pemodal besar. Untuk kasus di daerah seharusnya bidang pertanian dan perkebunan digalakkan, dan para pedagang tradisional diberdayakan sehingga pengangguran, dan kemiskinan dapat segera teratasi tetapi inilah Indonesia yang menjadi surga para pemodal dan neraka untuk masyarakatnya dimana tanah-tanah di daerah menjadi Mal-mal / hypermart sampai tanah-tanah di pelosok-pelosok dijadikan minimart dan yang lebih parahnya lagi hyper/minimart tersebut didirikan dengan jarak tidak lebih dari 500m dari pasar tradisional. Dengan kebijakan tersebut tentu akan secara otomatis dapat mematikan perekonomian rakyat. Dengan masa bakti selama 5 tahun, para pejabat pemda berupaya bagaimana cara cepat memperbesar Pendapatan Asli Daerah dan mungkin pulang modal bagi para pejabat pemda. Karena itulah sekarang kita melihat para pemda sedang gencarnya memberdayakan para pemodal besar sehingga yang namanya para pedagang pasar melihat saingannya bukan lagi para penjual tradisional tapi pasar-pasar modern yang ber-AC dan sejuk dan akibatnya tentu sudah dapat dipastikan yaitu penurunan pendapatan dan akhirnya bangkrut. Pemerintah Daerah harusnya benar-benar memberdayakan masyarakatnya dengan ditingkatkannya sektor pertanian, perkebunan sampai pro pedagang pasar, dengan begitu kebijakan pemda haruslah pro-poor, pro-farmer seperti harus mengeluarkan insentif bagi ketiga sektor tersebut dan berpikir bagaimana menjadi entreprenuerial Government sehingga masyarakat di daerah benar-benar merasakan surga dikampungnya
Jika melihat kebelakang, antara pemerintahan Orde Baru dengan pemerintahan pasca revormasi sekarang ini sepertinya sama-sama melanggar konsep HAM. Jika pada zaman Orde Baru orang-orang dan para aktivis banyak yang diculik dan hilang, sedangkan pada zaman sekarang pemerintah berupaya melanggar Hak Asasi warga negara Indonesia untuk hidup layak dan mendapatkan pekerjaan yang baik melalui kebijakan yang selalu pro asing dan selalu menyengsarakan warganya. Sebagai contoh pemerintah tidak melindungi komoditas pangan Indonesia dan selalu terbuka untuk impor walaupun pemerintah selalu berdalih stok sedang kurang dan jika harga naik maka alasannya pun karena faktor global. Kenapa permerintah tidak berkaca pada negara China yang memproteksi seluruh bahan-bahan kebutuhan masyarakatnya dahulu sebelum dilepas ke pasar dunia sampai negara tersebut merasa bahwa barang-barang produksi dalam negeri mereka dapat bersaing dengan barang-barang luar. Inilah kalau negara ini mengikuti skenario global yang menganggap liberalisasi perdagangan itu sebagai konsekwensi logis akibat adanya globalisasi dan pasar bebas padahal negara yang selalu berbicara pasar bebas dan hapus subsudi yaitu Amerika Serikat ternyata bermuka dua alias pendusta karena mereka sendiri masih memproteksi komoditas pangan mereka khususnya padi dan melarang adanya impor beras dari luar Amerika.
Jalan keluar dari masalah ini adalah para ekonom dan pejabat daerah kita harus berpindah mainstream berpikir pro asing (pemodal besar) ke pro rakyat. Berdayakan dan sejahterakan para petani (beras / perkebunan) dengan cara memberi subsidi langsung ke petani bukan ke perusahaan pupuknya, jadikan profesi petani itu dapat layak seperti profesi lainnya yaitu dengan cara membuat harga yang wajar untuk komoditas pangan sehingga petani bisa dapat keuntungan, buatlah first priority policy dalam rencana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dan adanya pendampingan oleh pemerintah sendiri sehingga para petani dapat bekerja sesuai target dan mendapatkan hasil yang optimal. Selain itu pemerintah juga harus mengembalikkan fungsi Bulog sebagaimana pada saat didirikan, jangan seperti sekarang yang fungsinya hanya menangani beras dan gula seperti kemauan IMF sehingga para petani kedelai, jagung, dll merasa dapat perhatian lebih dari pemerintah.
